Link Terkait

DISCOVER BANYUWANGI

DPMD KABUPATEN BANYUWANGI ADAKAN PRA MUSYAWARAH ANTAR DESA PEMBENTUKAN BUMDES BERSAMA

BPMPD | 26-11-2018

DPMD Kabupaten Banyuwangi adakan rapat koordinasi pra MAD (Musyawarah Antar Desa) terkait dengan proses pembentukan BUMDes Bersama di tiap Kecamatan. Turut mengundanghadirkan Camat dan Kepala Desa se Kabupaten Banyuwangi. Didalam rapat DPMD Kabupaten Banyuwwangi mencoba memaparkan secara rinci terkait dengan proses pembentukan BUMDes Bersama ini. Pada hakekatnya, pembentukan BUMDesa Bersama hampir sama dengan pembentukan BUMDesa pada masing-masing desa. Perbedaanya adalah adanya proses penting yang sebaiknya dilakukan pada masing-masing desa, yakni diawali dengan penyelenggaraan Musdes pada masing-masing desa dengan agenda: penjelasan dan latar belakang mengapa perlu membentuk BUMDesa Bersama. (Musdes diinisiasi oleh BPD dengan melibatkan pemerintah desa serta unsur-unsur masyarakat).

Setelah musdes pada masing-masing desa mensepakati pembentukan BUMDesa Bersama, selanjutnya (dalam musdes tersebut) dipilih personil yang akan mewakili desa pada proses musyawarah tingkat antar desa. Jumlah personil masing-masing desa dapat disepakati (misalnya 6 orang termasuk Kepala Desa) selanjutnya dimasukkan dalam sebuah lembaga yang bernama Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). Untuk keabsahan dan penguatan BKAD dapat diterbitkan Peraturan Desa. BKAD dari desa-desa selanjutnya menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk membentuk BUMDesa Bersama beserta Unit Usaha yang dipilih. Sebaiknya pembentukan unit-unit usaha didasarkan atas “studi kelayakan”, dengan memperhatikan aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi; aspek manajemen dan SDM; aspek keuangan; aspek sosial–budaya, ekonomi, politik dan lingkungan; aspek hukum dll. Sehingga pembentukan unit-unit usaha menjadi lebih cermat, tidak tergesa-gesa dan tidak berdasarkan keinginan tapi harus dikaji secara matang dan mendalam karena esensi BUMDesa sebenarnya ada pada unit usaha.

Selanjutnya MAD dapat membentuk Tim untuk merumuskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang nantinya wajib dipresentasikan dan didiskusikan dalam MAD sehingga dapat menjadi panduan dan pedoman jalannya BUMDesa Bersama. MAD selanjutnya membentuk Tim Pemilihan Pengurus serta menyusun Struktur BUM Desa, atau memilih Pengurus BUM Desa secara langsung. Kepengurusan BUM Desa terdiri dari Penasehat (ex officio para kepala desa), Pelaksana Operasional dan Pengawas. Catatan: Persyaratan Pengurus dapat dilihat pada Permendes 4/2015, jumlah personil pelaksana operasional BUM Desa sebaiknya menyesuaikan kebutuhan dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas. Para pengurus BUMDesa Bersama juga wajib menyusun aturan-aturan dan Standart Operating Procedure (SOP) pada masing-masing unit usaha sebelum operasionalisasi. Selanjutnya diterbitkan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagai keabsahan dari pembentukan BUMDesa Bersama. Peraturan Bersama Kepala Desa ini bersifat mengikat untuk seluruh desa. Setelah segala sesuatunya siap termasuk sarana/prasarana, maka unit-unit usaha dapat segera beroperasi untuk memenuhi kebutuhan warga (memberikan pelayanan dasar) dengan semangat sosial bisnis.


© 2021
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi
JL. Adi Sucipto No. 53 Telp. 0333-424972, 424445 Fax. 0333-415318