Kepala Dinas mempunyai tugas :

1. menyusun rencana program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
2. melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
3. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
4. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
5. melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa;
6. memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
7. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
9. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat  mempunyai fungsi:

1. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
2. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan badan;
3. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris mempunyai tugas:

1. menyusun rencana sekretariat berdasarkan rencana kerja badan;
2. menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
3. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan badan;
4. menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;
5. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
6. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier;
7. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
8. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bidang Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan serta pengembangan sosial budaya masyarakat dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Budaya mempunyai fungsi:

1. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan partisipasi masyarakat dan sosial budaya;
2. pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat;
3. pengkajian bersama dengan instansi terkait dalam rangka penataan, pemberian bantuan, pemanfaatan dan pelestarian program bantuan kepada desa, Kelompok masyarakat dan anggota masyarakat;
4. pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga serta pemberdayaan kesejahteraan sosial;
5. pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi pengembangan program danperlindungan tenaga kerja pedesaan;
6. pelatihan ekonomi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan;
7. pelatihan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan;
8. pelaksanaan pembinaan dan monitoring, evaluasi kegiatan pembangunan partisipasi masyarakat dan sosial budaya;
9. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan;
10. pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan partisipasi masyarakat dalam perlombaan desa/kelurahan serta fasilitasi kegiatan perpustakaan desa/kelurahan.
11. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;

Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Budaya mempunyai tugas:

1. menyusun rencana Bidang Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya berdasarkan rencana kerja Badan;
2. melaksanakan kebijakan dan fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat;
3. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penataan, pemberian bantuan, pemanfaatan dan pelestarian program bantuan kepada desa, kelompok masyarakat dan   anggota masyarakat;
4. melaksanakan kebiajakan dan fasilitasi pemberdayaan perempuan, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan kesejahteraan sosial;
5. melaksanakan kebijakan dan fasilitasi pengembangan program dan perlindungan tenaga kerja pedesaan;
6. melaksanakan pelatihan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan;
7. melaksanakan pembinaan dan monitoring, evaluasi kegiatan pembangunan partisipasi masyarakat dan sosial budaya;
8. melaksanakan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan;
9. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan partisipasi masyarakat dalam perlombaan desa/kelurahan serta fasilitasi kegiatan perpustakaan desa/kelurahan.
10. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
11. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
12. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
13. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;

Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas pokok di bidang pemberdayaan Usaha Ekonomi sektor informal, pemanfaatan program bantuan Usaha Ekonomi sebagai usaha bersama dan upaya penanggulangan serta pengentasan kemiskinan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat mempunyai fungsi:

1. pelaksanaan penyusunan pedoman dan fasilitasi pengembangan perekonomian masyarakat;
2. pelaksanaan fasilitasi pengembangan lembaga keuangan desa;
3. pengkajian bersama dengan instansi terkait dalam rangka penataan, pemberian bantuan, pemanfaatan dan pelestarian program bantuan kepada desa, kelompok masyarakat dan anggota masyarakat;
4. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka penguatan, pemanfaatan lembaga keuangan mikro terhadap pelayanan usaha kecil sektor informal;
5. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam revitalisasi lumbung desa, pasar desa dan badan usaha milik desa;
6. perumusan kebijaksanaan dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan;
7. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Kepala Bidang Usaha Ekonomi dan Kerjasama Desa mempunyai tugas:

1. menyusun rencana Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sesuai dengan rencana kerja Badan;
2. merumuskan program dan petunjuk teknis penumbuhan, penguatan dan pengembangan usaha ekonomi desa sektor informal;
3. mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam rangka penataan, pemberian bantuan, pemanfaatan dan pelestarian lembaga keuangan mikro terhadap pelayanan usaha kecil sektor informal;
4. mengkoordinasikan denganinstansi terkait, dalam rangka penumbuhan embrio BUMDes dan Penguatan BUMDes;
5. merumuskan kebijaksanaan dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan sesuai dengan indikator kemiskinan;
6. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
7. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
8. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
9. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok di bidang pemerintahan desa;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

1. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan program ADD;
2. pengkajian dan pengembangan desa (pemecahan dan penggabungan desa, penetapan batas desa serta penginventarisasian kekayaan desa);
3. pengkajian dengan instansi terkait dalam rangka penataan, pemberian bantuan, pemanfaatan dan pelestarian program bantuan kepada desa, kelompok masyarakat dan anggota masyarakat;
4. penyusunan, pengolahan perkembangan desa, dan profil desa/kelurahan;
5. fasilitasi pelaksanaan program TMMD/TMMK;
6. peningkatan kemampuan perangkat desa, lembaga pemerintahan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
7. fasilitasi pelaksanaan pilkades;
8. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa mempunyai tugas:

1. menyusun rencana Bidang Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan sesuai dengan rencana kerja Dinas;
2. mengumpulkan, mengolah data monografi desa, potensi desa, tingkat perkembangan desa dan profil desa dan kelurahan;
3. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penataan, pemberian bantuan, pemanfaatan dan pelestarian program bantuan kepada desa, kelompok masyarakat dan anggota masyarakat;
4. memfasilitasi pelaksanaan program TMMD/TMMK;
5. memfasilitasi pelaksanaan program ADD;
6. memfasilitasi pelaksanaan Pilkades;
7. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
8. meningkatkan kemampuan perangkat desa, lembaga pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
9. memfasilitasi dan koordinasi dengan satker/instansi terkait tentang pengaduan masyarakat desa;
10. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
11. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
12. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
13. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

1. Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
2. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
3. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan;
5. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
6. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DPMD KAB. BANYUWANGI